Public Area Cleaner BNSP

Pendahuluan

Kompetensi Okupasi Public Area Cleaner BNSP ini akan membahas skema sertifikasi kompetensi di bidang Tata Graha (Housekeeping) bagi tenaga kerja yang telah mendapatkan kompetensinya melalui proses pembelajaran baik formal, non formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja, yang mengacu kepada standar kompetensi pariwisata hasil MRA diantara negara-negara ASEAN yakni ACCSTP, CATC yang mengacu kepada AQRF (ASEAN Qualifications Reference Framework)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan telah ditandatanganinya ASEAN MRA (Mutual Recognition Arrangement) on Tourism Professionals pada tahun 2012 yang di dalamnya mencakup penetapan standar kompetensi bidang pariwisata ACCSTP (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals) dan CATC (Common ASEAN Tourism Curriculum yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi;

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada ASEAN MRA ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan. Skema ini disusun untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi bidang Tata Graha (Housekeeping).

Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

1. Ruang lingkup pengguna skema ini melingkupi industri pengguna tenaga kerja bidang Tata Graha (Housekeeping).
2. Ruang lingkup isi skema ini yaitu terdiri dari 13 unit kompetensi yang diperlukan dalam rangka melakukan pekerjaan Public Area Cleaner.

Tujuan

1. Memastikan sertifikasi kinerja Public Area Cleaner mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada bidang Tata Graha (Housekeeping) bagi tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan memelihara kompetensinya pada jabatan atau pekerjaannya.
2. Mengembangkan kompetensi kerja profesi di ruang lingkup Public Area Cleaner pada sektor pariwisata.

Acuan Normatif

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Usaha di Bidang Pariwisata.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : KEP.494/BNSP/VI/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional.
12. Pedoman BNSP Nomor 210 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP. 281/LATTAS/VII/2019 tentang Registrasi Standar Internasional ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP).
14. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals, 2012.
15. ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals, 2005.
16. Common ASEAN Tourism Curriculum, 2007.

Kompetensi Umum / General

Kompetensi Fungsional

Pelaksanaan